JEJAK PERJALANA PENUH KERIKIL BANDARA HALIM PERDANA KUSUMA

Merdeka.com - Memasuki Abad 20, Hindia Belanda merasakan kebutuhan fasilitas pertahanan udara. Perang Dunia I mengajarkan pada setiap negara, bahwa pertempuran di masa mendatang akan melibatkan pesawat terbang. Maka mulai dicarilah lahan ideal, khusus untuk kepentingan militer udara di Ibu Kota Batavia.
Kawasan Cililitan, Jakarta Timur, akhirnya jadi pilihan. Kondisi geografis di daerah yang dulunya dilintasi anak sungai Ciliwung itu terhitung landai sekaligus strategis, lantaran dekat dengan obyek-obyek vital di pusat pemerintahan Batavia.
Selain itu, pembebasan lahan relatif mudah, lantaran tanah itu milik pribadi, tepatnya kepunyaan pengusaha bernama Pieter van der Velde.
Pembangunan dimulai sejak awal 1920, dan akhirnya seluruh infrastruktur Bandara selesai pada 1924. Lidah warga Belanda menyebutnya "Vliegeld (lapangan udara) Cililitan".
Beriringan dengan pengembangan Cilliitan, Bandar Udara Kemayoran juga dikembangkan. Bedanya, lapangan udara yang lokasi lebih dekat dengan pusat kota itu diarahkan untuk melayani penerbangan sipil, terutama ketika maskapai penerbangan hasil merger 32 perusahaan bernama Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) terbentuk pada 16 Juli 1928.
Seiring perkembangan zaman, tak cuma militer memanfaatkan pangkalan udara Cililitan. Tamu-tamu resmi Hindia Belanda juga diarahkan mendarat di sana saban kali menyambangi nusantara karena lebih aman.
Kemenangan Jepang atas Hindia Belanda pada 1942 mengubah segalanya. Militer Negeri Matahari Terbit menyamakan fungsi Cilliitan dan Kemayoran hanya untuk pangkalan pesawat tempur dan logistik militer, terutama minyak.
Alhasil, sampai kemudian Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Ibu Kota Jakarta hanya punya bandara militer. Baru kemudian ada pembedaan fungsi penerbangan militer dan sipil kembali, selepas gagalnya agresi militer kedua Belanda pada 1949.
Sesuai hasil konferensi Meja Bundar di Den Haag antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda pada 23 Agustus 1949, maka pangkalan udara Cililitan dengan segala fasilitas di dalamnya, diserahkan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Penyerahan secara resmi antara otoritas militer kedua negara terjadi pada 20 Juni 1950 di depan Base Operation Pangkalan Udara Cililitan.
Nama Bandar Udara Cililitan diubah menjadi Halim Perdanakusuma. Menghormati penerbang legendaris bumiputera yang gugur ketika berjuang menyelundupkan persenjataan dari Thailand buat melawan agresi pertama Belanda bersama Iswahyudi.
Selepas AURI memiliki markas sendiri, Kemayoran pun kembali difungsikan melayani penerbangan komersial. "Desain Halim Perdanakusuma itu sejak zaman Belanda memang dipakai untuk pangkalan, tidak untuk sipil," kata Marsekal Muda (Purn) TNI AU Prayitno Ramelan saat dihubungi merdeka.com, Kamis (9/1).
Sedangkan Halim Perdanakusuma dikembangkan semakin khusus buat kepentingan militer. Awal 1950-an, karena armada tempur udara masih terbatas, pembangunan yang banyak dilakukan justru berkaitan dengan fasilitas kesehatan. Di Halim Perdanakusuma dulu dibangun poliklinik umum dan gigi buat tentara. Termasuk juga dibangun asrama, pergudangan, dan rumah sakit tentara.
Seiring membaiknya perekonomian, fungsi pendukung militer kembali dibangun. Landasan pacu Halim didesain mampu menampung pesawat berukuran besar, termasuk Hercules. Sistem komando pertahanan udara juga dipusatkan di bandara timur Jakarta itu, bila terjadi kondisi darurat.
Namun, pertumbuhan ekonomi dan lonjakan penumpang dekade 70-an akhirnya membuat Kemayoran tidak mampu bertahan. Presiden Soeharto meminta AURI yang sudah berganti nama menjadi TNI Angkatan Udara berbagi ruang dengan penerbangan komersial.
Halim dipugar dan diresmikan Soeharto pada 10 Januari 1974. Fungsinya bertambah, selain dipakai untuk kepentingan tentara, tamu negara, sekaligus melayani penerbangan pribadi. PT Angkasa Pura II, ditugaskan mengurus aspek penerbangan sipil di Halim.
Di saat bersamaan, Bandar Udara Cengkareng yang lebih besar dibangun. Hasilnya, pada 1 Juni 1984, Bandara Kemayoran dipensiunkan. Semua penerbangan sipil beralih ke Cengkareng.
Di sisi lain, Bandara Halim Perdanakusuma mulai nyaman dengan fungsinya yang terbatas hanya untuk latihan militer, tamu negara, dan jet pribadi. Imbasnya pengembangan strategi pertahanan nasional disesuaikan dengan lokasi Halim. Terbukti, markas militer dibangun di Cilodong atau Cilangkap, kawasan timur Jakarta, tak jauh dari bekas Pangkalan Udara Cililitan itu.
Namun, lagi-lagi perkembangan dunia penerbangan Indonesia membuat Halim Perdanakusuma harus mengalah. Awalnya penerbangan haji yang padat dialihkan ke Halim, agar beban Cengkareng terkurangi. Kemudian, setelah reformasi, munculnya ledakan industri maskapai penerbangan murah alpa diawasi pemerintah.
Lama kelamaan, Bandara Soekarno-Hatta tak lagi bisa menampung perkembangan penumpang. Pengguna angkutan udara di Tanah Air tiga tahun terakhir konsisten tumbuh 19 persen. Bandara nomor satu di Indonesia itu melayani pergerakan 64 pesawat setiap jam. Akibatnya delay dan pesawat yang harus berputar di udara mengantre turun jadi pemandangan sehari-hari.
Kementerian Perhubungan akhirnya kembali mengambil langkah darurat. TNI AU diminta mengalah, supaya pangkalan militer mereka dipinjam untuk melayani penerbangan sipil.
Mulai hari ini, Jumat (10/1), penerbangan komersial selain jet pribadi akan mulai dijalankan di Halim Perdanakusuma. Maskapai pertama yang terbang dari fasilitas TNI Angkatan Udara ini adalah Citilink, anak usaha Garuda Indonesia. Berikutnya, dua maskapai siap menyusul memindah sebagian rute ke bandara Halim yakni Garuda Indonesia dan AirAsia.
Melalui langkah pemindahan sebagian penerbangan ini, sekitar 72 penerbangan bisa beralih dari Soekarno-Hatta di Cengkareng yang sudah sangat padat. Untuk awal, yang pindah adalah Citilink, Garuda Indonesia, dan AirAsia. Maksimal, ketika rombongan maskapai lain bersedia pindah, maka ada 126 penerbangan komersial dilayani dari Halim.
Menteri Perhubungan E.E Mangindaan berjanji pemindahan ini cuma kebijakan jangka pendek. Setelah pembangunan terminal III di Cengkareng selesai sepenuhnya, maka pelayanan di Halim bakal dievaluasi.
"Tadi dikatakan terminal 3 selesai awal 2015, paling tidak setahun kita baru kita bahas lagi," ujarnya dua hari lalu.
Prayitno Ramelan berharap janji Kemenhub ditepati. Sebab, latihan angkatan udara akan sangat terganggu bila kepentingan komersial selalu diutamakan.
"Halim melayani penerbangan komersial itu tidak ideal. Jangan sampai militer dibenturkan dengan kepentingan publik. Pimpinan AU pasti mengalah soal pemindahan sebagian penerbangan swasta ini, tapi kita ini subsistem pertahanan negara. Perlulah dipikirkan solusinya," ucapnya.
Itulah jejak sejarah Halim Perdanakusuma sepanjang Republik Indonesia berdiri. Perjalannya kerap diwarnai tegangan kepentingan militer dan komersial.

Reporter : Ardyan Mohamad | Jumat, 10 Januari 2014 05:09

sumber:merdeka.com